Minggu, 23 September 2018


2, BE & GG, Teguh Budi Santoso, Hapzi Ali, Ethic Of Consumer Protection, Universitas Mercu Buana, 2018
Etika Perlindungan Konsumen
Teguh Budi Santoso
Dosen Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Universitas Mercu Buana

Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi masyarakat, yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun ia berada. Oleh karena itu perlindungan konsumen sangat perlu diwujudkan dalam suatu kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah
Produsen seringkali lebih mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya daripada kepentingan hak-hak para konsumennya.
1.    Konsumen
a.    Pengertian Konsumen
Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 2 :
“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

b.    Konsumen adalah Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang terpenting
Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan.
Pelanggan adalah asset terbesar dalam perusahaan, karena tanpa mereka perusahaan tidak akan ada, keberlangsungan suatu bisnis mutlak tergantung dari keberadaan kebutuhan pelanggan. Pelanggan adalah tujuan dari bisnis itu sendiri, dimana pelanggan sebagai pengguna produk dan jasa dari Perusahaan yang bisnisnya di bidang penyedia jasa atau penyedia produk.


2.    Hidden  taxation on society
Sebagaimana diketahui bahwa Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang sehingga apabila tidak dipatuhi atau dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi pelakunya. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia adalah Self Assessment dimana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Konsekuensi dari penerapan Self assessment ini memberikan tanggungjawab besar pada Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhannya secara sukarela. Potensi pelanggaran dari kepatuhan sukarela tersebut adalah :
a.    Penghindaran Pajak (Tax avoidance) adalah Suatu bentuk transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-
b.    Penggelapan Pajak (TaxEvasion) adalah upaya penyelundupan pajak, Suatu bentuk memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan

Untuk menghindari hal hal tersebut, regulator dan otoritas di industri maupun yang menangani perpajakan mewajibkan perusahaan perusahaan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh external dalam hal ini audit external dengan Kantor Akuntan Publik yang teregister, diperiksa oleh otoritas, dan dirjen pajak. Secara internal diwajibkan melakukan praktik praktik operasional yang memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu implementasi TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independency dan Fairness) dengan membentuk komite komite, Komisaris dan Dewan Pengawas, Satuan Pengawasan Intern dan Unit Kepatuhan/Compliance.
  
3.    Stakeholder alliance
Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan.
Bisnis harus memusatkan upaya membangun aliansi pada para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan kuat dan pengaruh kuat karena mereka adalah pemangku kepentingan yang dapat membantu bisnis dan dapat dibujuk menjadi aliansi.

Aliansi bisnis berdasarkan kepentingannya dapat dikategorikan menjadi:
a.    Kebutuhan Bisnis dan Keinginan Pemangku Kepentingan 
Bisnis telah mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang dapat berguna untuk itu dalam suatu aliansi, bisnis itu kemudian perlu meneliti keinginan para pemangku kepentingan dan bagaimana ia dapat memuaskan keinginan-keinginan yang sama.
b.    Menciptakan Aliansi Bisnis dan Pemangku Kepentingan 
Setelah bisnis memahami kebutuhannya sendiri, kebutuhan para pemangku kepentingan yang diinginkannya sebagai mitra, dan sarana yang melaluinya aliansi dapat membantu memuaskan kedua set hasrat itu, bisnis itu dapat menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan syarat-syarat proposal aliansi.

4.    Consumer protection

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.

5.    Implementasi dari Ethic Consumer Protection.
implementasi di bidang Jaminan Sosial Nasional. Implementasi perlindungan konsumen dilandasi oleh Undang Undang, Peraturan Pemerintah  dan Peraturan Otoritas dan Regulator dalam hal ini  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), diantaranya adalah sebagai berikut:
a    a.  Undang Undang N0 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik  Indonesia
b.    Undang undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c.    Undang Undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
d.    Undang undang no 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
e.    Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
          no 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT
f.     PP no 46 tahun 2015 tentang JHT
g.    PP no 45 tahun 2015 tentang JP
h.    PP no 44 tahun 2015 tentang JKK dan JK
i.      POJK no 5/POJK.05/2013 tentang PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA 
           JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pengelolaan secara GCG
Di BPPJS sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan jaminan sosial nasional, dalam implementasi pelaksanaannya adalah dengan menunjuk Direksi dan Dewan Pengawas yang sejajar melalui Pansel yang ditunjuk oleh Presiden, adapun dalam implementasinya untuk memenuhi Good Corporate Governance Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF)  pengawasan dilakukan oleh:
a         .    Pemerintah: DJSN, OJK, BPK, BPKP, KPK, Dewan Pengawas, Komite 
b         .    Dari unsur external adalah : KAP, LSM, Ombusdment dan Serikat Pekerja dan        
              Masyarakat
c         .    Dewan Pengawas terdiri dari 4 unsur:
-       Unsur Pemerintah
-       Unsur Masyarakat     
-       Unsur Serikat Pekerja
-       Unsur Pengusaha

Di lingkungan masyarakat telah tumbuh etika bisnis – khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen yang pada pokoknya telah cukup memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan-tindakan pelaku bisnis/pelaku usaha.
Hubungan dan transaksi bisnis antara penjual/produsen dengan pembeli/konsumen harus dilandasi dengan aspek aspek:

Pemenuhan hak-hak konsumen yang diatur dalam UU Nomer 8 tahun 1999 yang menyebutkan :
a.    Hak atas keyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
b.    Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijaminkan.
c.    Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa.
d.    Hak untuk mendapatkan dan keluhan atas barang dan/atau barang yang digunakan.
e.    Hak untuk mendapatkan advikasi, perlindugnan, dan upaya penyelesaian sengkata perlindungan konsumen secara pantas.
f.     Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g.    Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
h.    Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjajian atau tidak sebagaimana mestinya.
Sementara kewajiban pelaku usaha adalah:
a.    beritikad baik;
b.    memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur;
c.    memperlakukan konsumen tidak diskriminatif;
d.    menjamin mutu barang sesuai standar yang berlaku;

Penyelesaian pengaduan Pasal 48
1.    BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta
2.    BPJS wajib menangani menangani pengaduan pengaduan aling lama 5 (lima) lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pasal 49
1.    Pihak yg merasa dirugikan yg pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi
2.    Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yg disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis
3.    Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penanda tanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak
4.    Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat

Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Pasal 50
Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan pengaduan Peserta Peserta melalui melalui mekanisme mekanisme mediasi mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri diwilayah tempat tinggal pemohon.

Penyelesaian sengketa melalui : berdasarkan pilihan para pihak,
1.    Pengadilan (Litigasi), Mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku
2.    Diluar Pengadilan (Non Litigasi),
• Tidak menghilangkan tanggung jawab pidana
• Bila gagal, (yang dinyatakan oleh satu atau para pihak) bisa ke pengadilan

Daftar Pustaka:
1.    Business Ethics & GG Pusat Bahan Ajar dan eLearning  Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id  
6.    https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Pengawasan-Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial-oleh-Otoritas-Jasa-Keuangan



Tidak ada komentar:

Posting Komentar