2, BE & GG, Teguh Budi Santoso, Hapzi Ali, Ethic Of
Consumer Protection, Universitas Mercu Buana, 2018
Etika Perlindungan
Konsumen
Teguh Budi Santoso
Dosen Prof. Dr. Ir.
Hapzi Ali, MM, CMA
Universitas Mercu Buana
Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi
masyarakat, yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi.
Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun ia berada.
Oleh karena itu perlindungan konsumen sangat perlu diwujudkan dalam suatu
kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Mewujudkan
perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu
sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah
Produsen seringkali lebih mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya
daripada kepentingan hak-hak para konsumennya.
1. Konsumen
a. Pengertian Konsumen
Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 2 :
“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
b.
Konsumen adalah Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
yang terpenting
Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok,
komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan
terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok,
komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika
mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan
terhadap organisasi atau perusahaan.
Pelanggan adalah asset terbesar dalam perusahaan, karena tanpa mereka
perusahaan tidak akan ada, keberlangsungan suatu bisnis mutlak tergantung dari
keberadaan kebutuhan pelanggan. Pelanggan adalah tujuan dari bisnis itu sendiri,
dimana pelanggan sebagai pengguna produk dan jasa dari Perusahaan yang
bisnisnya di bidang penyedia jasa atau penyedia produk.
2. Hidden taxation on society
Sebagaimana
diketahui bahwa Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang sehingga
apabila tidak dipatuhi atau dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi
pelakunya. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia adalah Self Assessment dimana
Wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Konsekuensi
dari penerapan Self assessment ini memberikan tanggungjawab besar pada Wajib
Pajak untuk melakukan kepatuhannya secara sukarela. Potensi pelanggaran dari
kepatuhan sukarela tersebut adalah :
a.
Penghindaran
Pajak (Tax avoidance) adalah Suatu
bentuk transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan
memanfaatkan kelemahan-
b. Penggelapan Pajak (TaxEvasion) adalah upaya penyelundupan
pajak, Suatu bentuk memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar
ketentuan perpajakan
Untuk menghindari hal hal tersebut, regulator dan
otoritas di industri maupun yang menangani perpajakan mewajibkan perusahaan
perusahaan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh external dalam hal ini audit
external dengan Kantor Akuntan Publik yang teregister, diperiksa oleh otoritas,
dan dirjen pajak. Secara internal diwajibkan melakukan praktik praktik operasional
yang memenuhi prinsip Good Corporate
Governance (GCG) yaitu implementasi TARIF (Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibility, Independency dan Fairness) dengan membentuk komite komite,
Komisaris dan Dewan Pengawas, Satuan Pengawasan Intern dan Unit Kepatuhan/Compliance.
3.
Stakeholder alliance
Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok,
komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan
terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok,
komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika
mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan
terhadap organisasi atau perusahaan.
Bisnis harus memusatkan upaya membangun aliansi
pada para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan kuat dan pengaruh kuat
karena mereka adalah pemangku kepentingan yang dapat membantu bisnis dan dapat
dibujuk menjadi aliansi.
Aliansi bisnis berdasarkan kepentingannya dapat
dikategorikan menjadi:
a.
Kebutuhan Bisnis dan Keinginan Pemangku
Kepentingan
Bisnis telah mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang dapat
berguna untuk itu dalam suatu aliansi, bisnis itu kemudian perlu meneliti
keinginan para pemangku kepentingan dan bagaimana ia dapat memuaskan keinginan-keinginan
yang sama.
b.
Menciptakan Aliansi Bisnis dan Pemangku
Kepentingan
Setelah bisnis memahami kebutuhannya sendiri, kebutuhan para pemangku
kepentingan yang diinginkannya sebagai mitra, dan sarana yang melaluinya
aliansi dapat membantu memuaskan kedua set hasrat itu, bisnis itu dapat
menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan syarat-syarat proposal
aliansi.
4. Consumer protection
Perlindungan
konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas
setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha
UU
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik
Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
Perlindungan
konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas
setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.
5.
Implementasi
dari Ethic Consumer Protection.
implementasi di bidang Jaminan
Sosial Nasional. Implementasi perlindungan konsumen dilandasi oleh Undang
Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Otoritas dan Regulator dalam hal ini Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), diantaranya adalah sebagai berikut:
a a. Undang
Undang N0 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
b. Undang undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c. Undang Undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
d. Undang undang no 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
e. Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
b. Undang undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c. Undang Undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
d. Undang undang no 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
e. Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
no 46
tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT
f. PP no 46 tahun 2015 tentang JHT
g. PP no 45 tahun 2015 tentang JP
h. PP no 44 tahun 2015 tentang JKK dan JK
i. POJK no 5/POJK.05/2013 tentang PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA
f. PP no 46 tahun 2015 tentang JHT
g. PP no 45 tahun 2015 tentang JP
h. PP no 44 tahun 2015 tentang JKK dan JK
i. POJK no 5/POJK.05/2013 tentang PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN
Pengelolaan secara GCG
Di BPPJS sebagai Badan Hukum
Publik yang menyelenggarakan jaminan sosial nasional, dalam implementasi
pelaksanaannya adalah dengan menunjuk Direksi dan Dewan Pengawas yang sejajar
melalui Pansel yang ditunjuk oleh Presiden, adapun dalam implementasinya untuk
memenuhi Good Corporate Governance Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility,
Independency dan Fairness (TARIF)
pengawasan dilakukan oleh:
a . Pemerintah:
DJSN, OJK, BPK, BPKP, KPK, Dewan Pengawas, Komite
b . Dari
unsur external adalah : KAP, LSM, Ombusdment dan Serikat Pekerja dan
Masyarakat
c . Dewan
Pengawas terdiri dari 4 unsur:
- Unsur
Pemerintah
- Unsur
Masyarakat
- Unsur
Serikat Pekerja
- Unsur
Pengusaha
Di lingkungan masyarakat telah tumbuh etika bisnis –
khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen yang pada pokoknya telah cukup
memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan-tindakan pelaku
bisnis/pelaku usaha.
Hubungan dan transaksi bisnis antara penjual/produsen
dengan pembeli/konsumen harus dilandasi dengan aspek aspek:
Pemenuhan
hak-hak konsumen yang diatur dalam UU Nomer 8 tahun 1999 yang menyebutkan :
a. Hak
atas keyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
b. Hak
untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijaminkan.
c. Hak
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
dan/atau jasa.
d. Hak
untuk mendapatkan dan keluhan atas barang dan/atau barang yang digunakan.
e. Hak
untuk mendapatkan advikasi, perlindugnan, dan upaya penyelesaian sengkata
perlindungan konsumen secara pantas.
f. Hak
untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak
untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
h. Hak
untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjajian atau tidak sebagaimana
mestinya.
Sementara
kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beritikad
baik;
b. memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur;
c. memperlakukan
konsumen tidak diskriminatif;
d. menjamin
mutu barang sesuai standar yang berlaku;
Penyelesaian
pengaduan Pasal 48
1. BPJS
wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta
2. BPJS
wajib menangani menangani pengaduan pengaduan aling lama 5 (lima) lama 5 (lima)
hari kerja sejak diterimanya pengaduan
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
Pasal 49
1. Pihak
yg merasa dirugikan yg pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat
dilakukan melalui mekanisme mediasi
2. Mekanisme
mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator
yg disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis
3. Penyelesaian
sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
penanda tanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua
belah pihak
4.
Penyelesaian sengketa melalui mekanisme
mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat
final dan mengikat
Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
Pasal 50
Dalam
hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan
penanganan pengaduan pengaduan Peserta Peserta melalui melalui mekanisme
mekanisme mediasi mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat
diajukan ke pengadilan negeri diwilayah tempat tinggal pemohon.
Penyelesaian
sengketa melalui : berdasarkan pilihan para pihak,
1. Pengadilan
(Litigasi), Mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku
2. Diluar
Pengadilan (Non Litigasi),
•
Tidak menghilangkan tanggung jawab pidana
• Bila
gagal, (yang dinyatakan oleh satu atau para pihak) bisa ke pengadilan
Daftar
Pustaka:
1. Business Ethics & GG Pusat Bahan Ajar
dan eLearning Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,
MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
4. https://mutupelayanankesehatan.net/images/agenda/persi/SUHARTINI
HADAD_Prospek Implentasi SJSN&BPJS Dalam Perlindungan Konsumen.pdf
6.
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Pengawasan-Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial-oleh-Otoritas-Jasa-Keuangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar